Program Revitalisasi adat Kabupaten Limapuluh Kota

Muaro Paiti-- Jumat (06/4) Bupati Limapuluh Kota Amri Darwis secara Resmi Mencanangkan Nagari Muaro Paiti sebagai Nagari Pilot Project Adat di Kabupaten Limapuluh Kota, Muaro Paiti salah satu dari Nagari yang di jadikan sebagai nagari Percontohan adat menyambut dengan senang hati keputusan dari Bupati Limapuluh Kota.

Program Revitalisasi adat di Kabupaten Limapuluh Kota ini telah di tetapkan 13 nagari sebagai percontohan pada akhir 2008 lalu itu, seluruh warga tampil dengan adat tradisi asli Nagari Muaro Paiti, mulai dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Dubalang, dan bBundo kanduang serta dengan masyarakat yang tampil berpakaian sisuak. Para pelajar dengan pakaian masing masing.

Sumber By.Faradika 

Read More

Curriculum Vitae Dr.Drs.H.Amri.Darwis, S.AB,MM.

Pendidikan
1. Fakultas  Kedokteran  UIC (5 th Yrs) 1967-1971, Jakarta
2. Sarjana FISIP-UIC (Drs)  1976-1981, Jakarta
3. Sarjana Administrasi Bisnis UT (S.AB)1984-1991,Jakarta
4. Megister Manajemen- UT (MM) 2007-2009,Jakarta
5. Program S3-MSDM UNJ  2010-2014

Pengalaman
1. Bata Shoe International Business Development Officer  (1981)
2. Caterpillar Dealer-pt  Trakindo Utama
  - Executive Trainee (1982)
  - Asst.branch Manager- Padang (1982-1983)
  - Branch Manager-acer (1983-1986)
3. Centra Farma Marketing Planning  Manager, Jakarta (1986-1987)
4. Pt Tunggal Sila Farma Sales Manager , Jakarta (1987-2000)
5. Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Wakil Bupati (2000-2005) Bupati (2005-2010)
6. Universitas Islam Assyafitah Dosen Marketing Manajemen Dan  Human Resource Management (1999)
7. Jayabaya College Tenaga Pengajar Marketing Management (1999)
8. Sekolah Tinggi Manajemen Kosgoro Dosen Marketing Management (2011-……)

Pelatihan Dan Seminar
1. Kigepe Seoul Korea Selatan (peserta) Seminar Capacity Building Tentang Gender (2010)
2. Kementrian Dalam Negeri Seminar Program Pelestarian Adat Dan Budaya Lokal (2009)
3. Lembaga Pertahanan Nasional Kursusu Konsolidasi Pimpinan Daerah (2007)
4. Politeknik Pertanian Universitas Andalas (pembicara) Seminar Pemberdayaan Dan Peningkatan Produksi      Gambir (2007)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (team) Seminar Disarter Management (2007)
6. Kementrian Dalam Negeri (peserta)workshop Of Best Practice Dan Reformasi Birokrasi (2007)
7. Kementrian Dalam Negeri (peserta)workshop Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan Daerah
8. Asosiasi Pemerintah Penghasil Batubara (peserta)workshop Pengelola Coal Mining Di Daerah (2006)
9. Lembaga Administrasi Negara (peserta) Program Nasional Pengembangan Eksekutif (2005)
10. Universitas Andalas (pembicara)seminar Tentang Enterpreneurship Pengusaha Agribisnia Menghadapi    Afta (2003)
11. Pt Telkom (peserta) Implementasi Aklak Al Quran (2002)
12. Kementrian Dalam Negeri (peserta) Kursus Kepemimpinan Kepala Daerah (2002)
13. Lp3het (peserta) Seminar Pemberdayaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah (2002)
14. Kementrian Lingkungan Hidup (peserta) Manajemen Lingkungan Hidup Lokal (2002)
15. Kementrian Dalam Negeri (peserta) Training Tentang Srtategi Manajemen
16. Apkasi Dan Hikti Seminar Tentang Pengembangan Pertanian Modern Dan Agribisnis (2001)
17. Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (peserta) Seminar Kepemimpinan Dan Distribusi Yang Efektif  (1992)
18. Smithkline Beecham (peserta) Annual Conference Singapore (1990)
19. Marketing Seminar (peserta) Seminar Competitive Marketing (1987)
20. Multijasa Manajemen (peserta) Seminar Distribution Management (1984)
21. Aceh Local Labour Office (peserta) Achivement And Motivation Training (1984)
22. Bata Shoe International (peserta) Business Development Training (1981)
23 .caterpilar Dealer (executive Trainee) Executive Training Program (1981)
24. Fkui Da Rs Cikini (peserta) Public Health Course (1980)
25. Pt Kenrose Indonesia (peserta) Marketing Management Training (1980)

Penghargaan
1. Kementrian Koperasi Dan Ukm -2010 Bintang Karya Bakti Koperasi
2. Kementrian Perikanan Dan Kelautan Penghargaan Sebagai Koordinator Terbaik Bidang Kelautan Dan Perikanan
3. Kementrian Koperasi Dan Ukm -2009 Kabupaten Penggerak Koperasi
4. Asean Programe Consultant -2009 International Best Executive Citra Award
5. Citra Insani -2009 Indonesia Qualified Professional Award
6. Yni-nirwana Indonesia-2008 Indonesia Best Executive Of The Year
7. Yayasan Pembangunan Indonesia-2008 Man Of The Year
8. Yayasan Pembangunan Indonesia-2008 Asean Top Executive & Enterpreneur Award
9. Citra Karya Abdi Pembangunan Indonesia-2007 Regional Best Leaderasian Development Citra Award
10. Asian Programe Consultant-2007 Asian Development Citra Award
11. Kementrian Kehutanan-2006 Gnhrl&gerhan Award 3 Winner
12. Citra Prestasi Tuah Bangsa The Best Men In Development Golden Award
13. Citra Insani-2006 The Most Creative People Award
14. Citra Abdi Pembangunan Indonesia-2006 Indonesia Best Regent
15. Citra Insani-2005 The Best Executive
16. Yayasan Citra Mandiri -2002 Asian Social And Economic Cooperation Golden Award
18. Citra Mandiri Indonesia 2002 Asian Development Golden Award
19. Yayasan Anugera Prestasi 2002 Indonesia Best Executive Golden Award-ibex

Aktifitas Sosial Masyarakat
1. Gabungan Sepak Bola Lima Puluh Kota (gasliko) Ketua Umum (2000-2005)
2. Ikatan Keluarga Eks Siswa Sma 1 Payakumbuh Ketua Umum (1998-2000)
3. Yayasan Pendidikan Al Muqassim Jakarta Ketua Umum (1994-1998)
4. Yayasan Pendidikan Al Ikhlas Taram Sumatera Barat Anggota Badan Pendiri (1989)
5. Yayasan Pembangunan Nagari Taram Anggota Badan Pendiri (1997)
6. Korp Mubalig Kemayoran / Mubalig Anggota Pengurus (1970-2000/ Sekarang)

Read More

Amri Darwis: Pembangunan Fisik Saja Tidak Cukup

Ukuran materi tiada habis-habisnya dalam memenuhi keinginan manusia. Oleh karena itu, sebagai Bupati Lima Puluh Kota, Amri Darwis, mencanangkan program “basurau”, yaitu bukan saja demi memakmurkan mesjid tapi juga menguatkan perilaku masyarakat bukan saja “ka” atau “ke” seperti yang selama ini didengar “kasurau”. Bukan itu saja, program Amri Darwis juga mendukung pemerintahan nagari mengaktifkan BAMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari), sesuai dengan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga mencirikan masyarakat Sumatera Barat yang agamis.

Awalnya Amri Darwis dikenal sebagai sosok pengusaha muda yang sukses di Jakarta. Namun kemudian, dia memilih menjadi birokrat dengan menjadi Bupati Lima Puluh Kota karena ingin menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan dirinya menjadi pemimpin di daerah dimana ia pernah menyelesaikan sekolahnya SMA Negeri 1 Payakumbuh pada tahun 1966. Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini tengah memokuskan ke arah pembangunan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang sejahtera lahir batin sebagai amanat yang dipikul pemerintah daerah dalam bingkai NKRI.

Amri menyadari, bahwa ternyata pembangunan fisik saja tidak cukup menjamin pembangunan yang harmonis tanpa peningkatan kualitas dari aspek moral dan akhlak. Malah nampaknya pembangunan fisik ternyata mematikan atau memarginalkan seseorang apabila diukur secara material. Ukuran materi tiada habis-habisnya dalam memenuhi keinginan manusia. Oleh karena itu, sebagai Bupati Lima Puluh Kota, Amri Darwis, mencanangkan program “ babaliak basurau”, yaitu bukan saja demi memakmurkan mesjid tapi juga menguatkan perilaku masyarakat bukan saja “ka” atau “ke” seperti yang selama ini didengar “kasurau”. Bukan itu saja, program Amri Darwisjuga mendukung pemerintahan nagari mengaktifkan BMAS (Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari), sesuai dengan filosofi Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sehingga mencirikan masyarakat Minangkabau yang agamis. Semua ini dikatakannya pada Kamis (5/3) di Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang Bukit Limau Sari Lamak , Jalan Raya Payakumbuh- Pekanbaru Km.10, Bukit Limau Sari Lamak.

Kekuatiran Bupati bukan tanpa alasan. Karena ternyata di Sumbar sendiri sudah masuk upaya-upaya untuk menghancurkan moral generasi muda melalui narkoba. Menurut sumber-sumber yang layak dipercaya yang namanya narkoba sudah masuk sampai ke pelosok kanagarian. Di situ sudah pernah tertangkap sejumlah kasus kejahatan di bidang narkoba .

Wilayah Kabupaten yang berbatasan dengan Propinsi Riau. Untuk wilayah bagian Utara Kabupaten ini ada sentra produksi pertenakan unggas, antara lain di Kanagarian Mungka, dimana pertenakan menghasilkan sekitar 5 juta butir telur unggas per hari. Semua disuplai selain untuk Sumbar juga dikirim ke Jambi, Riau, Bengkulu. Dibagian Selatan, sentra pertenakan sapi dimana ada juga PTP.HMT dimana masyarakat mengupayakan apa yang ditransformasikan oleh PT.HMT dalam hal bertenak sapi. Sedangkan di bagian Timur ada perkebunan-perkebunan besar yang bergerak di bidang perkebunan karet dan sawit. Sementara di bagian Barat dipenuhi holtikultura, yaitu segala jenis sayur mayur. Dengan topografi berbukit dan berlembah dengan ketinggian 500-600m dpl. Secara geografis Lima Puluh Kota (asal kata koto identik dengan dusun) termasuk yang terluas di antara kabupaten lain di Sumbar. Jumlah penduduk sekitar 333.000 jiwa. Selama ini pusat pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota di wilayah yang sama dengan Kota Payakumbuh yang lahir 38 tahun lalu. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah melahirkan kota, maka sejak 15 Agustus 2008 diresmikanlah kantor baru yang berada di Bukit Limau Sarilamak, Jalan Raya Payakumbuh- Pekanbaru Km.10.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas 3.354 Km², yang secara administratif terbagi ke dalam 13 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kapur IX (723,36 Km²), kemudian diikuti oleh Pangkalan Koto Baru (712,06 Km²) dan Harau (416,80 Km²) serta Lareh Sago Halaban (394,85 Km²). Keempat kecamatan tersebut mencakup 67% luas Kabupaten, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Luak dengan luas 61,68 Km², kemudian diikuti oleh Situjuh Limo Nagari (74,18 Km²) dan Akabiluru (94,26 Km²). Selain dibagi atas wilayah kecamatan, wilayah kabupaten juga terbagi kedalam 76 nagari dan 384 Jorong.

Selama kepemimpinan Amri Darwis, Kabupaten Lima Puluh Kota terus berbenah diri memajukan masyarakat dengan menyediakan sekolah demi anak didik yang ada. Saat ini jumlah SD 367 unit yang tersebar di 13 kecamatan dan 76 nagari; SMP/Mts 46 unit; dan SMA dan SMK ada 9 unit. Juga terdapat Politeknik Universitas Andalas di sana.

Sumber : http://www.suaratokoh.com BY HANS + MARCH 19TH, 2009

Read More

MK Berjalan Normal, FPKB Nilai Perppu Tak Diperlukan

Jakarta- Polemik dibalik penerbitan Perppu penyelamatan Mahkamah Konstitusi paska tertangkap tangannya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar karena tersangkut kasus suap sengketa Pilkada, masih terus bergulir.

Fraksi PKB secara tegas menyatakan Perppu ini sejatinya tidak perlu diterbitkan. Pasalnya, prasyarat utama dikeluarkannya Perppu yaitu masalah kegentingan, belum terpenuhi.

“Masalah kegentingan masih menjadi perdebatan tersendiri karena MK sudah berjalan normal paska Akil Mochtar tertangkap,” tegas Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far dalam diskusi bertajuk Menyoal Perppu Penyelamat MK di ruang rapat FPKB, Gedung DPR, Rabu (23/10/2013).

Selain persoalan kegentingan, isi Perppu juga dianggap debatable. Di antaranya, ihwal diberikannya kewenangan pengawasan hakim konstitusi kepada Komisi Yudisial. Kemudian juga terkait batasan minimal nonaktif dari parpol minimal 7 tahun sebelum mencalonkan sebagai hakim konstitusi.

“Tendensius sekali dan semakin melegitimasi pada sikap apolitis. Lihatlah Mahfud MD, beliau dari politisi dan luar biasa dedikasinya saat memimpin MK, saya kira itu masih perdebatan batasan tujuh tahun,” tambah Anggota Komisi III / FPKB DPR RI H. Otong Abdurrahman.

Ketua MK Prof Dr Mahfud MD dan Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri yang hadir dalam acara diskusi juga memberikan pandangan-pandangannya terkait Perppu penyelamatan MK. Dalam kesempatan ini Mahfud MD yang digadang-gadang menjadi capres PKB menyatakan, sepakat adanya pengawasan terhadap hakim konstitusi.

“Jauh sebelum kasus di MK, sejak menjadi anggota FPKB, itu menjadi polemik saya dengan MK,” ungkapnya.

Adapun terkait mekanisme rekrutmen hakim konstitusi, Mahfud mengusulkan ada tim independen yang melakukan seleksi. Dalam kaitan ini DPR hanya memutuskan saja.

Lontaran serupa disampaikan Taufiqurrahman Syahuri. Menurut dia, sudah waktunya hakim konstitusi diawasi. “Sombong tidak mau diawasi, kalau tidak ada bisa kebablasan, kalau ini dibatalkan oleh MK bisa jadi yang ketiga karena sebelumnya dua kali pernah ditolak. Alasan penolakan adalah original intent yang tidak ingin diawasi. Dua kali ditolak saja sudah kualat apalagi tiga kali. Draf ini sudah bagus, soal rekrutmen misalnya dan kedepannya akan panel ahli yang lebih tegas terkait integritas dan kualitas hakim,” ulasnya.

Perlu diketahui, substansi dari Perppu MK yang baru saja ditandatangani Presiden SBY ada tiga hal utama, yaitu: (a) Penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi; (b) Memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi; dan (c) Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi.

Substansi pertama yaitu, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Substansi yang ke dua adalah, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam pasal 19 Undang-Undang MK.

Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Adapun substansi yang ketiga adalah, perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK. (Laporan Rifki)

Sumber : http://pkb.or.id/mk-berjalan-normal-fpkb-nilai-perppu-tak-diperlukan

Read More

Saweran Seribu Rupiah Mahfud MD for Presiden

Jakarta - Tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan presiden tak membuat masyarakat patah arang untuk mendukung Mahfud MD sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Di Batam, sejumlah tokoh politik dan masyarakat melakukan gerakan saweran Rp1.000 untuk memberikan dukungan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

"Kita tahu bahwa biaya politik di Indonesia ini sangat tinggi, apalagi untuk pemilihan Presiden. Karena itu, kita gelar saweran ini untuk mendukung Pak Mahfud MD maju Capres," ungkap Ketua Tim Pelaksana, Riki Syolikhin, kepada redaksi www.dpp.pkb.or.id dalam deklarasi Saweran Seribu Rupiah Mahfud MD for Presiden.

Namun, Riki juga menegaskan, saweran itu tak semata untuk memberikan dukungan secara materi kepada Mahfud MD. Pasalnya, gerakan tersebut dilakukan untuk menjajaki sejauh mana animo masyarakat Batam mendukung Mahfud MD sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

"Yang tak kalah pentingnya, kami ingin mengetahui sejauh mana harapan masyarakat Batam agar Mahfud MD benar-benar bisa memimpin negara kita ini kedepan," terang Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kepulauan Riau itu.

Karena itu, pihaknya mengakui tidak memiliki target berapa nominal yang harus terkumpul dalam gerakan tersebut. "Kita gak ada target berapa jumlah yang harus terkumpul, karena pada prinsipnya ini gerakan sosial dan untuk menunjukkan kecintaan kita kepada sosok Mahfud MD," tandasnya.

Sumber : http://pkb.or.id/

Read More

Dewan Syuro Instruksikan Anggota FPKB Turun Gunung

Jakarta - Dewan Syuro DPP PKB menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menghabiskan masa reses di daerah pemilihan masing-masing. Seruan ini terutama ditujukan kepada para legislator yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2014.

"Reses adalah waktunya turun gunung menyapa konstituen, turunlah dan sapa masyarakat, sapa konstituen dan tunjukan kinerja Anda sepanjang tugas," tegas Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, Andi Muawiyah Ramly kepada awak media www.dpp.pkb.or.id di ruang kerjanya, Jum'at (25/10/2013).

Bang Andi, demikian anggota Komisi V DPR RI tersebut biasa disapa, tak hanya mengeluarkan seruan. Teladan kepada sesama anggota Fraksi PKB lainnya langsung ditunjukkan dengan berkomitmen menghabiskan masa reses di daerah pemilihannya di Jawa Timur.

"Masa reses akan saya habiskan di dapil, konsentrasi di beberapa titik dan menghadiri  beberapa kegiatan seperti pertemuan dengan para kiai dan warga nadhliyin," ungkap bang Andi yang kembali menjadi caleg DPR di Dapil Jatim 10 (Gresik-Lamongan) .

Salah satu kegiatan yang juga akan dilakukannya di dapil adalah pemutaran Film Sang Kyai yang hak patennya kini dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa. "Para caleg lain harus melakukan hal serupa, Film ini harus disosialisasikan di masyarakat khususnya warga Nahdliyin agar melihat secara utuh perjuangan Mbah Hasyim pendiri NU, para ulama dan santri mempertahankan NKRI yang kita cintai," katanya.

Sumber : http://pkb.or.id/

Read More

Sejarah Pendirian PKB

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Sumber : http://pkb.or.id/

Read More